Menonton Kampung Deret di Cilincing yang Dibangun pada Era Joko Widodo

544 views

ba

Penertiban di sejumlah wilayah yang diperbuat Pemprov DKI tidak jarang menjadi polemik di masyarakat. Pemprov beralasan, penertiban diperbuat sebab warga membangun permukiman di lahan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI alias berada di zona hijau.

Para warga yang terakibat penertiban dipindahkan ke rumah susun sewa sederhana yang tidak jarang kali berlokasi lumayan jauh dari tempat mereka bekerja. Sejumlah pihak mekualitas, penertiban dan memindahkan warga ke rusunawa bukanlah solusi.

Tetapi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bersikukuh untuk merelokasi mereka yang menurutnya melanggar aturan. Di RT 12/RW 04 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, suatu kampung nelayan yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Deret dibangun.

Setidak sedikit lebih tidak lebih 400 kepala keluarga tinggal di 350 bangunan di kawasan tersebut. Kampung Deret ini dibangun pada saat Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI.

Dulunya, permukiman ini kumuh, tidak tertata. Jarak satu rumah ke rumah lain sangat sempit. Bahkan, jalan hanya dapat dilewati dua orang, itu pun dengan jarak yang sangat pas-pasan. Rumah warga juga dibangun memakai tripleks dan kayu.

Bagi warga yang mempunyai uang lebih, rumahnya dibangun setengah beton dan setengah kayu. Belum lagi warga yang membangun rumah di kawasan tersebut tidak mempunyai sertifikat kepemilikan tanah.

Berubah

Tetapi, wajah kampung tersebut saat ini sudah jauh berubah. Seluruh permukiman sudah tertata rapi. Jalan juga sudah dibutuhas. Bahkan, semua warga diberi uang untuk merenovasi rumahnya jadi menjadi layak huni. Ketua RT 12, Wahid, membahas, warga RT 12 sangat menghargai pembangunan Kampung Deret dan pendekatan yang diperbuat Jokowi.

Menurut Wahid, apa yang diperbuat Jokowi dengan membangun Kampung Deret lebih manusiawi dibanding wajib menggusur dan memindahkan mereka ke rusunawa.

“Saya lebih bahagia Kampung Deret dibanding di rusun. Di sana wajib bayar, lapangan pekerjaan enggak ada, jauh, kita kan nelayan wajib dekat dengan laut,” ucap Wahid saat ditemui Kompas.com di Kampung Deret, Selasa (4/10/2016).

Wahid menceritakan, proses merubah kampung nelayan menjadi Kampung Deret bukanlah perkara gampang. Di awal pengajuan program tersebut, lebih dari setengah warga menolak program itu. Mereka takut kalau program tersebut hanya akal-akal Pemprov DKI untuk memindahkan mereka dari tempat tinggal yang sudah mereka diami selagi puluhan tahun.

Tetapi, sebab pendekatan yang diperbuat Jokowi, satu per satu warga akhirnya mau untuk mengikuti program tersebut. Wahid berkata, Jokowi sempat berbagai kali datang ke permukiman itu untuk langsung berkomunikasi dengan warga.

Warga juga terus yakin mengikuti program itu sebab diberi sejumlah uang oleh Pemprov DKI untuk merenovasi rumahnya.

“Pendekatan Pak Jokowi itu baik ya, dirinya saya lihat enggak neko-neko, dirinya bekerja, bekerja terus. Harapan saya ke depan dilanjutkan Kampung Deret ini sebab kita bukan burung dara yang dapat ditempatkan di mana saja,” ucap Wahid. (Baca: Ahok Tegaskan Kampung Deret Tak Dibangun di Atas Lahan Negara)

Tidak ganggu mata pencaharian

Senada dengan Wahid, Aini mekualitas apa yang terjadi di kampungnya menunjukan bahwa saat itu Pemprov DKI sangatlah berniat untuk menata serta bukan menggusur warga. Aini mengaku kenasibannya berubah seusai Pemprov DKI menolong merenovasi rumahnya.

Dulu, rumah Aini dibangun memakai kayu serta tripleks. Belum lagi, lingkungan yang kotor membikin dirinya khawatir anaknya bakal terkena penyakit.

Selain itu, program Kampung Deret membikin suaminya tak wajib meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan

“Kalau umpama digusur, mau kerja apa ya, saya juga enggak tahu. Saya lihat di televisi, kasihan juga mereka (digusur), Pak Ahok maunya rusun terus, enggak mau buat yang semacam ini,” ucap Aini.

Aini juga bersyukur, selagi adanya Kampung Deret, air bersih dari PAM saat ini mengalir ke semua rumah warga. Sebelumnya, warga wajib membeli air dari perusahaan swasta dengan tarif pengisian Rp 15.000 per jam. (Baca: Bangun Posko di Puing-puing Bukit Duri, Warga Sindir Jokowi soal Janji Kampung Deret)

Kini, dengan tarif Rp 65.000 per bulan, warga dapat memakai air bersih kapan pun diperlukan. Warga lainnya, Kasuli, mekualitas penertiban yang diperbuat Pemprov DKI bukanlah solusi. Saat ini, kata Kasuli, kenasibannya lebih baik tanpa wajib digusur.

“(Penggusuran) bukan solusi menurut saya,

Tags: #ciling #deret

Kehalaman Selanjutnya :